5 Simple Techniques For reformasi intelijen indonesia
5 Simple Techniques For reformasi intelijen indonesia
Blog Article
di tingkat masyarakat terhadap adanya keberadaan orang asing terutama yang mekakukan kegiatan bertentangan dengan hukum dan konstitusi bangsa Indonesia terutama di masyarakat perbatasan yang sangat rawan dengan masuknya orang dari negara lain.
A brief though ago, the problems for Indonesian intelligence institutions have shifted within the requirement for guidelines and political insurance policies on the requirement with the democratic intelligence posture and a chance to facial area emerging steadiness threats.
In 1997, BAIS correctly completed a counterintelligence operation to arrest an Australian spy Operating With all the ASIS and any person believed becoming an Indonesian armed service providers intelligence officer who was starting a meeting to offer information, document drop transpired in Jakarta but, mysterious to The 2 spies, they have been at the moment currently being discovered by Indonesian counter-intelligence officers, In times the officer were being quietly shuttled out from the area, under no circumstances at any time to work in intelligence options all all over again.
) jika dirasakan tidak cukup maka perlu dibuat dewan pengawas yang independen yang mampu menjaga rahasia intelijen.
Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun consumer lain selain consumer yang memeberikan setting up dan path
Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.
(Proclamation of Independence) on August 17, 1945. The intelligence brokers’ abilities that were ‘scattered’ Amongst the Japanese navy-educated youths in 1943 were consolidated proper right into a strategic intelligence electrical power, whose Primary mission was to shield the independence from an attack because of the Allied klik disini forces and also Dutch who wished to get back Charge of Indonesia.
Acara tersebut juga membahas berbagai aspek pengawasan terhadap BIN yang perlu ditingkatkan, seperti pengawasan anggaran, operasi intelijen, dan regulasi. Di sisi lain, pentingnya meningkatkan akuntabilitas pengawasan intelijen juga menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut.
Together with the LPNKs, other institutions are formed by Rules and Presidential Polices as unbiased bodies. Theoretically, the distinction between these impartial bodies and LPNK is The actual simple fact that they're coordinated beneath a certain ministry and especially report again on the President, Even supposing this may not generally be the case in observe.
Kegiatan/rahasia intelijen yang berhasil dan memberi manfaat positif tanpa adanya kekerasan akan didiamkan dan jarang sekali ada pihak yang melakukan ekspos. Sebaliknya operasi intelijen yang memberi dampak negatif apalagi jika terjadi pelanggaran HAM maka akan menjadi konsumsi publik sekaligus bulan-bulanan oposisi.
Kegiatan intelijen adalah kegiatan yang menyangkut rahasia negara, mengingat hal tersebut maka pertanggungjawaban anggaran intelijen harus diberlakukan secara khusus tanpa mengurani akuntabilitasnya.
Reformasi Intelijen Indonesia masih menghadapi dua tantangan utama yang perlu segera diatasi, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.
Jakarta – The new Buy regime [of previous President Suharto] which was introduced down by using the wave of needs for reformasi in 1998, is returning to electrical ability nevertheless the 2004 typical elections.
Pacivis UI underlined the troubles of steering clear of stability disruption and conflict, which created the civilian elite ‘compromise’ not To place an excessive amount of force around the armed service simply because they were being desired to restore protection. This want for the ‘military services’ was noticed from the appointment of military officers including ZA Maulani, Arie Kumaat, and AM Hendropriyono as heads of BAKIN (which afterwards turned BIN).